LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN PROGRAM PENSIUN

UNDANG UNDANG

1. UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan..
2. UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan..

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara No. 3507).

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

1. POJK Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun.
2. POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud.
3. POJK Nomor 14 Tahun 2024 tentang Satgas Usaha Tanpa Izin.
4. POJK Nomor 21 Tahun 2024 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun.
5. POJK Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Informasi Rekam Jejak Pelaku Melalui Sistem Informasi Pelaku.
6. POJK Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.
7. POJK Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perintah Tertulis.
8. POJK Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia.
9. POJK Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perizinan & Kelembagaan Dapen

Peraturan Dana Pensiun (PDP):

Keputusan Pendiri DAPENMA PAMSI Nomor : 824.1/KEP.03.DP.PERUMDAM AM/2023 Tanggal 15 Februari 2023 yang disahkan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan Keputusan Nomor: KEP-237/NB.02/2023 Tanggal 25 Mei 2023. Buku Daftar Umum Dana Pensiun Nomor: 23.27.00080.DPPK Tanggal 25 Mei 2023, Tambahan Berita Negara RI Tanggal 27/6 - 2023 No. 51.

TATA KELOLA

Keputusan Pendiri DAPENMA PAMSI Nomor: 842.1/KEP.03.DP-Perumda.AM/2019 Tanggal 25 Nopember 2019 Tentang Tata Kelola DAPENMA PAMSI  .